HMI Komisariat FH UI gelar Diskusi Perppu Ormas

HMI Komisariat FH UI adakan diskusi Perppu Ormas
HMI Komisariat FH UI menyelenggarakan diskusi berjudul “Penerbitan Perppu Ormas dalam Sudut Pandang Hukum” yang difasilitasi oleh Denny Giovanno Hasdanil, S.H. di sekretariat HMI Se-UI, Depok (31/08).

Depok, Indonesia – Per tanggal 10 Juli 2017 pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atau dikenal sebagai Perppu Ormas. Perppu ini, menurut Wiranto, selaku Menkopolhukam, adalah reaksi pemerintah atas kemunculan kelompok-kelompok radikal yang mampu mengancam ideologi  Pancasila. “Perppu ini betul diarahkan untuk kebaikan. Perppu ini justru diarahkan untuk merawat persatuan dan kesatuan,” ujar Wiranto seperti dilansir dari kompas.com (12/07).

Salah satu imbas dari penerapan Perppu ini adalah dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan. Pemerintah, dalam sikapnya terhadap pembubaran ormas tersebut, hanya mempersilakan ormas yang bersangkutan untuk menuntut keadilan di PTUN. Dengan demikian, proses peradilan yang diterima oleh Hizbut Tahrir Indonesia berlangsung pasca pembubarannya. Kemungkinan untuk tetap bertahan sebagai sebuah organisasi masyarakat masih ada, meskipun stigmatisasi masyarakat terhadap ormas tersebut terlanjur melekat.

Untuk menanggapi hal tersebut, HMI Komisariat FH UI mengadakan diskusi bertajuk “Penerbitan Perppu Ormas dalam Sudut Pandang Hukum“ yang menghadirkan Denny Giovanno,S.H. sebagai pembicara. Dalam penjabarannya, Denny membagi polemik Perppu Ormas dalam tiga kategori, yaitu kesejarahan, prasyarat pengesahan, dan dampak sosiologis yang dihasilkan.

Menurut Denny, dalam sejarah Indonesia, penertiban ormas tanpa melalui proses peradilan sangat sering dilakukan selama rezim orde baru berkuasa. Segala bentuk pengendalian ormas pada periode tersebut berada di bawah kendali pemerintah melalui Kementrian Dalam Negri. Adapun, suplemen tambahan untuk melanggengkan pengendalian tersebut adalah penerapan asas tunggal Pancasila kepada seluruh organisasi masyarakat.

Kondisi ini jelas tidak menguntungkan, jika mengingat bahwa keberadaan sebuah organisasi masyarakat adalah justru untuk memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dengan adanya pembinaan, organisasi yang dianggap “tidak sehat” pada saat itu bisa mendapatkan perlakuan sepihak dari pemerintah. “Sangat jelas bahwa Perppu ini mengingatkan kita pada rezim orde baru,” tutur Denny saat membuka diskusi tersebut di Sekretariat HMI Se-UI, Kamis (31/08).

Di samping preseden sejarah yang tidak mengesankan, polemik lain dari kemunculan Perppu ini terdapat pada segi pengesahannya. Penerbitan Perppu adalah salah satu amanat Undang-undang Dasar 1945 yang diatur pada Pasal 22 ayat 1. Pasal tersebut berbunyi, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang.” Frasa “Ihwal kegentingan yang memaksa” inilah yang kemudian patut dipertanyakan. Tahapan “kegentingan yang memaksa” seperti termaksud dalam pasal tersebut, lanjut Denny, belum sampai pada kondisi ketika sebuah organisasi masyarakat menginisiasi perjuangan bersenjata atau perang kota yang memang mengancam eksistensi sebuah Negara.

Selain preseden sejarah dan proses pengesahan yang ganjil, Perppu Ormas juga mengembangkan potensi diskriminasi terhadap golongan tertentu. Denny memaparkan bahwa pembubaran sebuah organisasi masyarakat memiliki implikasi sosiologis yang sangat serius. “Salah satu bentuknya (pengaruh secara sosiologis) adalah stigmatisasi terhadap golongan atau individu tententu. Hal ini bahkan pernah menimpa Adhyaksa Dault hingga memengaruhi tugasnya sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Jika seorang mantan menteri bisa menerima tekanan seperti itu dari pemerintah, bagaimana dengan warga sipil?,“ pungkas Denny.

Pada tingkat akar rumput, dengan kondisi sosiologis yang sangat beragam, Perppu tersebut bahkan bisa memicu konflik horizontal. “Di dalam Negara demokrasi, kelompok masyarakat dengan ideologi apapun berhak untuk hidup dan mengembangkan pemikirannya, selama tidak ada bentuk pemaksaan kehendak dalam upaya penyebarluasannya,“ tutur Denny menutup diskusi.

Diskusi kemudian berlanjut ke sesi komentar. Salah satu peserta diskusi, Rendy, dari HMI Komisariat FIB UI menuturkan bahwa keberadaan Perppu Ormas adalah upaya pemerintah untuk menutupi kekurangan mereka selama menjalankan roda pemerintahan. “Pemerintah sedang mempraktekkan  asas impotenicus viagranicus. Pemerintah tidak produktif, tetapi memainkan kondisi politik supaya terlihat produktif.“

Hans, peserta lain dari FMN UI, ikut menuturkan mengapa Perppu Ormas laik untuk dikritisi. “Perppu Ormas jelas-jelas membahayakan demokrasi kita. Sesuai yang dikatakan Denny, Perppu ini bisa menyerang siapa saja dan bukan tidak mungkin petani di daerah terpencil yang menuntut hak-hak atas tanahnya ikut terkena Perppu ini.“

Pandangan lain muncul dari Elsad, mahasiswa FH UI angkatan 2017. Elsad menjabarkan bahwa faktor hukum yang dimasukkan dalam domain politik adalah hal yang pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia. “Setelah pembubaran salah satu ormas, bisa saja pemerintah justru mengikat kontrak dengan ormas tersebut untuk kepentingan politik tertentu.“

Peserta diskusi dalam forum ini menyepakati bahwa Perppu Ormas adalah sebuah produk hukum yang wajib untuk dikritisi. Hal ini demi mengontrol peran pemerintah, khususnya presiden, agar tidak bertindak sewenang-wenang. Perppu Ormas, sesuai dengan klaim pemerintah, mungkin saja memang dimaksudkan dengan tujuan luhur menjaga ideologi Negara ataupun memberantas radikalisme, namun realisasi cita-cita tersebut bukan berarti melalui penerbitan sebuah produk hukum yang justru membahayakan demokrasi.

Diskusi ini merupakan bagian dari Program Kerja Departemen Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan HMI Komisariat FH UI. Diskusi ini diselenggarakan untuk publik dan turut mengundang perwakilan dari FMN UI.

Teks: Amru Sebayang

Editor: Amru Sebayang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *