Gotong Royong Lembaga-lembaga Keagamaan Kampus

Gotong Royong Lembaga-lembaga Keagamaan Kampus
Kegiatan Gerakan Membaca Kitab Suci di Kabupaten Sidoarjo ditutup dengan deklarasi pemuda untuk kerukunan antar umat beragama di Alun-alun Sidoarjo (2/12/2017). (Sumber: kompas.com)

Moral Kelas Menengah

Sejarah memberi definisi kepada mahasiswa sebagai aktor gerakan moral, pembebasan, dan intelektual perkotaan; kalangan kelas menengah. Di Iran dan Ethiopia, misalnya, seperti ditulis Huntington, Universitas Teheran dan Haile Selassie merupakan pusat perasaan anti-monarki paling serius.

Di Korea, tampuk kekuasaan Syngman Rhee yang diktator dan Chang Myon yang liberal dibuat goyah oleh mahasiswa. Di Kolumbia, mahasiswa adalah aktor utama lengsernya Rojas Pinilla. Saif Abdul Fattah, ahli ilmu politik Universitas Al-Azhar Kairo, pada 2013 menyatakan, mahasiswa merupakan ujung tombak perubahan di Mesir.

Pola serupa juga terjadi di Cina, Amerika, Maroko, Rusia, dan belahan dunia lain. Di Indonesia, peristiwa Malari, Reformasi, dan menjamurnya aliansi-aliansi kemahasiswaan sejak masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga sekarang juga menunjukkan hal tersebut.

Hampir keseluruhan “gerakan moral” mahasiswa bersifat vertikal, ditujukan kepada penguasa—pemerintah. Sifat itu pun secara alamiah menjadi karakter khas mahasiswa, sehingga jika tidak dimiliki olehnya, kita bisa curiga ada suatu kejanggalan—bila tidak disebut kemerosotan moral. Setidaknya untuk para pemimpin mahasiswa, seperti senat dan kelompok-kelompok bergenealogi pergerakan.

Namun akhir-akhir ini, mahasiswa perlu memberi definisi tambahan atas “gerakan moral” yang sudah melekat pada entitasnya. Bukan hanya vertikal, tetapi juga horizontal. Banjir informasi yang berimplikasi pada meluasnya persoalan menuntut perubahan itu.

Realita di Indonesia, objek horizontal yang cukup mendesak adalah harmonisasi antar-umat beragama.

Sebagai aktor “gerakan moral”, tanggung jawab mahasiswa tidak boleh abai atas kasus pembakaran masjid di Papua (2015), pembakaran Gereja Huria Kristen Indonesia di Aceh Singkil (2015), pembakaran tujuh tempat ibadah umat Buddha di Tanjung Balai, Medan (2016), pembakaran Masjid di Bireun Aceh (2017), persekusi Biksu di Tangerang (2018), dan penyerangan Gereja Santa Lidwina di Sleman (2018).

Adalah suatu keharusan, mahasiswa sebagai kalangan menengah, memandang kasus-kasus perusakan terhadap harga diri agama itu sama dengan korupsi, pelecehan konstitusi, Kedung Ombo, atau kontroversi pembangunan Bandara New Yogyakarta International Air Port (NYIA) di Kulon Progo.

Positioning mahasiswa sangat jelas di sini, liberasi dan humanisasi. Hanya saja, ia perlu meluaskan boundary definisi “moral” entitasnya. Hubungan antar-umat urgen dimasukkan.

Dimulai dari Lembaga Keagamaan Internal di Kampus: Menata Ulang Hubungan Antar-Umat

Usaha memperluas boundary bukan suatu yang muskil nan sulit dilakukan pada kampus-kampus di Indonesia. Sebab, sejak lama kampus-kampus di Indonesia memiliki lembaga-lembaga keagamaan internal dengan berbagai namanya.

Kita perlu meletakkan “beban” yang telah dipaparkan tadi kepada lembaga-lembaga keagamaan internal, yang pasti jumlahnya ratusan di seluruh Indonesia. Dimulai dari lembaga keagamaan, harmonisasi antar-umat diharapkan bisa meluas sebagai “moral” baru mahasiswa.

Kita menantikan generasi mahasiswa yang bersikap lantang bukan hanya karena kasus korupsi, tetapi juga terhadap kekerasan atas nama agama. Sikap itu tidak boleh terlepas dari tujuan harmonisasi antar-umat, bukan memperkeruhnya.

Untuk menjalin harmonisasi hubungan antar-umat, lembaga keagamaan internal lebih mudah berperan dibandingkan lembaga keagamaan eksternal. Pertama, di sebagian kampus, lembaga eksternal sulit mendapat tempat, bahkan melabeli organisasi dengan nama kampus bisa dianggap ilegal, misal di Universitas Indonesia.

Kedua, hubungan antar-lembaga keagamaan internal akan lebih terukur implikasinya, bukan hanya pada pertemuan formal lintas-agama, tetapi juga jalinan aktif, seperti gotong royong. Massanya pun terukur. Keterukuran itu menjadi penting, karena berdampak pada kejelasan efek bola salju (snowball effect) yang dihasilkan.

Satu hal yang lebih urgen, lembaga-lembaga keagamaan internal kampus sering dicap sebagai sarang paham “ekstrem”. Usaha menjalin harmonisasi antar-umat yang dimulai darinya dapat mereduksi anggapan dan manuver yang dilakukan para klilip, “penyelundup”, untuk mengarahkan organisasi ke arah “radikal”.

“Rohis” tingkat kampus UI, Nuansa Islam Mahasiswa (Salam) UI dan Keluarga Mahasiswa Buddhis (KMB) pada 2016 memulai tradisi baik itu, tepatnya pasca pembakaran tujuh tempat ibadah umat Buddha di Tanjung Balai, Medan (2016).

Salam dan KMB menyatakan sikap bersama yang tegas, “kerusuhan dan kekerasan telah menciderai kerukunan antar umat beragama di Tanjung Balai.” “Mencederai” merupakan pilihan kata yang sangat tegas bagi para pelaku pembakaran tempat ibadah.

Lebih dari itu, pernyataan tersebut menandai kelahiran generasi baru “rohis”, yang tidak lagi terikat pada eksklusivitas, tetapi membuka ruang komunikasi lebih luas. Generasi mahasiswa yang bersikap bukan memperkeruh keadaan, tetapi memperjelas posisi merekatkan harmoni.

Keraguan masyarakat terhadap kelompok “rohis” maupun lembaga keagamaan lain yang dianggap sarang paham “radikal” juga dihancurkan dengan pernyataan tersebut. Lebih-lebih pada 2017, seluruh lembaga keagamaan internal se-UI membuat kampanye (campaign) saling bergandeng tangan menjaga kebhinekaan. Kita sedang menyaksikan sejarah bergerak melahirkan dan membuka pola pikir mahasiswa lebih luas tentang sikap keberagamaan.

Membumikan Gagasan “Dari Kerukunan ke Kerja Sama”

Harmonisasi yang kita harapkan bukan sekadar pernyataan, tetapi kerja sama konkret. Kita bisa meletakkan gagasan Kuntowijoyo untuk memberikan kerangka yang lebih jelas, campaign “kerukunan” perlu diubah dengan “kerja sama”, begitu pula “toleransi” diubah menjadi “kooperasi”. Konteks sekarang, “keberagaman” yang belakangan digaungkan juga perlu diganti, mungkin dengan “gotong royong” yang sudah terdengar sayup-sayup.

“Kerukunan” dan “toleransi” hanya akan menimbulkan sikap apologetis, masing-masing umat ingin menunjukkan yang paling “rukun” dan “toleran”. Menurutnya, apologi itu malah bisa menimbulkan ketegangan baru, bukan merekatkan. Sedangkan “kerja sama” atau “kooperasi” adalah tindakan aktif yang bisa meleburkan identitas. Tidak asyik sendiri, tetapi melihat ke luar.

Setelah pernyataan sikap bersama atas pembakaran tempat ibadah Budha dan komitmen kebhinekaan, seluruh lembaga keagamaan internal se-UI mengadakan “UI Peduli”, program bersama berbagi makanan kepada para penyapu taman.

Meskipun tidak populer, aksi itu mengesankan pihak yang menyaksikannya. Mereka secara bersama menyisiri jalan kampus, membagikan makanan kepada para penyapu.  Aksi sosial itu merupakan eskperimen baru pergerakan lembaga keagamaan internal kampus.

Kebiasaan sejenis bila terus dilakukan akan memecahkan eksklusivitas keberagamaan para sivitas kampus. Bahkan bila aksi itu digaungkan ke luar, tidak mustahil kekeruhan hubungan antar-umat dalam wahana lebih luas bisa terjenihkan. Sama seperti para mahasiswa pada 1998 yang saling bekerja sama menjernihkan sistem kenegaraan Indonesia.

Ini menjadi penting, karena perubahan tidak bisa hanya dilakukan dari hal-hal makro. Dalam harmonisasi antar-umat, hal makro itu misalnya; forum lintas-agama yang diinisiasi Presiden. Melainkan, usaha-usaha gotong royong yang berada di tingkat mikro, seperti aksi sosial antar-lembaga keagamaan kampus yang telah dipaparkan tadi.

Terbukti, saat Presiden Jokowi mengajak tokoh lintas-agama bertemu di Istana pada awal Februari lalu, hampir dalam waktu yang bersamaan terjadi penyerangan di Gereja Santa Lidwina Sleman. Dan, pasca-kejadian itu, muslimah yang membantu membersihkan gereja ternyata yang mampu mencairkan ketegangan itu. Lagi-lagi, kerja sama.

Untuk keperluan itu, lembaga-lembaga keagamaan internal kampus perlu selesai dengan dirinya sendiri. Para pengampunya berpikiran terbuka, anggota-anggotanya tidak lagi menutup diri dari beragam realita, dan nasehat Imam Ghazali sepertinya patut dipegang, “emas tidak akan berubah substansinya, meskipun tertimbun lumpur.” Artinya, kebenaran ada di mana-mana, bisa jadi berada pada orang atau kelompok yang tidak kita sukai.

Bukan Toleransi Paksaan

Apa yang kita bicarakan di sini bukanlah toleransi paksaan seperti yang dipaparkan—dikritik—Hamka pada 1968, karena pemerintah ingin mengadakan “upacara” lebaran-natal bersama.

Demi “kesaktian Pancasila”, dalam suatu acara pemerintah, seorang pegawai diatur tampil membaca Al-Qur’an sambil diiringi pastor yang membaca ayat-ayat Injil. Saat itu, perayaan Idul Fitri hampir bersamaan dengan Natal.

Apa yang dimaksud di sini adalah upaya kelompok agama dalam melihat realita ke luar, tidak asyik sendiri. Bahasa bakunya, kontrak sosial. Setiap orang memberikan apa yang ada pada dirinya untuk umum. Toh, agama pada dasarnya meletakkan dirinya untuk umum, misal, di Islam, rahmatan li al-‘alamin.

Para pengampu lembaga keagamaan internal kampus adalah komuniti yang sudah seharusnya memijakkan kepentingan agamanya untuk umum. Tidak berpikiran tertutup, melainkan inklusif. Tidak membuat konflik, tetapi mencairkannya. Kita bersyukur, usaha itu mulai terlihat. Bila mereka tetap kekeuh dengan tujuan syiar, bekerja sama sebenarnya adalah sebaik-baiknya syiar.

Kita bisa mengambil kerangka teoritis Jacques Rousseau, seseorang atau kelompok yang telah menyerahkan haknya kepada yang lain, sejatinya ia akan memperoleh imbalan yang sepadan dengan yang telah hilang atau diberikan. Dengan demikian, kemampuannya malah lebih meningkat guna melindungi dirinya.

Sesuatu yang hilang dalam konteks lembaga keagamaan kampus bersikap inklusif adalah ekslusivitas. Dan, “imbalan yang sepadan” atau “lebih” bukanlah eksklusivitas baru, melainkan pemahaman terbuka anggota lembaga kegamaan lain kepada kelompok terkait.

Terjadi transfer dan berbagai (sharing). Dengan demikian, jelas, “gotong royong” adalah sikap konkret washatiyyah (tengah) dalam beragama. Kita menanti sikap yang dirintis dari lembaga keagamaan di kampus ini menggejala nasional. Wallahu ‘alam bi al-shawab.

Penulis: Savran Billahi (Kader HMI Kom. FIB UI)

Artikel ini sebelumnya dimuat di qureta.com. Dimuat ulang atas izin penulis dan demi tujuan kaderisasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *